Pertanian
Perkebunan
Perikanan
Peternakan
Kehutanan
Pariwisata
Industri & Perdagangan
Pertambangan & Energi
Perbankan & Koperasi
 
Air Bersih
Tenaga Listrik
Transportasi & Komunikasi
Pengairan
Sarana Perhubungan
 
Agama
Pendidikan
Kesehatan
Pradilan dan Kriminalitas
Sosial Lainya
Transmigrasi
Ketenagakerjaan
Perumahan
 
BAGAN SIAPIAPI
Hujan Ringan
Cuaca : Hujan Ringan
Suhu : 23 - 34 °C
Kelembapan : 54 - 98 %
Kecepatan Angin : 16 (km/jam)
Arah Angin : Selatan
SKPD Dilarang Angkat Honorer
Sabtu, 23 Maret 2013 | Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca 2534 kali
Ditulis Oleh : Administrator
BAGANSIAPI-API - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rohil menyebarkan surat dari Mendagri ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk ke kantor kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Rohil. Surat dari Mendagri Nomor : B14.1/169/SJ/2013 tersebut berisikan larangan pengangkatan tenaga honorer maupun sejenisnya yang ditujukan kepada semua kabupaten dan kota.

‘’Berdasarkan surat edaran itu, di tahun ini tidak ada lagi pengangkataan tenaga honorer maupun sejenisnya. Surat edaran itu, sudah kita sebarkan ke semua SKPD. Termasuk telah disebarkan ke semua kecamatan. Dari kecamatan itu turut disampaikan ke tingkat kelurahan dan kepenghuluan. Bahkan, surat edaran Mendagri itu turut disampaikan ke semua Unit Pelaksana Tenis Dinas (UPTD) di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Rohil ini,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rohil Roy Azlan yang ditemui Riau Pos, Selasa (19/3) di Bagansiapi-api.

Menjawab Riau Pos, Roy Azlan menjelaskan, di Kabupaten Rohil sendiri setidaknya telah memiliki sekitar 3.000 tenaga honorer yang diikat dengan sistim kontrak dengan bidang tenaga teknis maupun administrasi. ‘’Angka itu belum termasuk tenaga kontrak dari kalangan guru dan tenaga kesehatan. ‘’Kinerja tenaga kontrak ini setiap tahunnya terus dievaluasi. Kalau hasil evaluasinya cukup bagus, maka kontraknya bisa diperpanjang oleh masing-masing SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Rohil. Kegiatan evaluasi itu sendiri, meliputi masalah displin maupun kinerja lainnya,’’ kata Roy Azlan.

Selain itu, tambah Roy Azlan, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sudah tidak berlaku lagi sejak 2005 lalu. ‘’Jadi, kalau tenaga kontrak itu mau menjadi CPNS ya harus ikut jalur resmi. Yakni ikut mendaftarkan diri pada saat pelaksanaan penerimaan CPNS di buka. Untuk saat ini, kita sendiri belum mendapatkan gambaran secara terperinci, kapan waktu penerimaan CPNS itu dilakukan. Karena, penerimaan CPNS itu sudah merupakan kewenangan dari pusat. Makanya, kita tunggu saja informasi dari pusat,’’ kata Roy Azlan.
(adv/a)



Sumber : http://www.riaupos.co/daerah.php?act=full&id=4265&kat=7#.UU0m_Te-a2s

[ Kembali ]
 
Arsip »»
• 27/07/2016 Terjawab Sudah, Tarik-ulur Keberadaan IPDN di Rohil.....
• 26/07/2016 Di Pengukuhan IKM-Rohil, Bupati Suyatno Bicara Soal Isu Pemindahan Kampus IPDN.....
• 25/07/2016 Bupati Rohil Minta SKPD Gali Potensi untuk Tingkatkan PAD.....
• 24/07/2016 APBD Rohil 2017 Diperkirakan Defisit Rp1,2 T.....
• 23/07/2016 Kisruh PPDB di Rohil, Disdik: Kita akan Selesaikan Masalah Ini.....
• 22/07/2016 Pemkab Rohil Ingatkan Petugas Kebersihan untuk Bekerja Maksimal.....
• 21/07/2016 Bekerja Tak Sesuai Tupoksi? Ini Ancaman Buat BHL DKPP Rohil.....
• 20/07/2016 Bupati Pastikan 14 RS Milik Pemerintah di Rohil Bebas dari Peredaran Vaksin Palsu.....
• 20/07/2016 Dinilai Membebani APBD, Pemkab Rohil Tak Lagi Terima Tenaga Honorer.....
• 19/07/2016 Koalisi Masyarakat Sipil Pantau Pemilihan Penghulu Serentak di Rohil.....
Arsip Lengkap »
 
     
Free backlink [Valid RSS]